Tulisan ini adalah tentang hubungan kekuasaan dalam konstruksi budaya dominan yang mengambil contoh peminggiran pedagang kaki lima (sidewalk vendors).

Tajuk tulisan ini sengaja dipilih karena permasalahan pedagang kaki lima (PKL) saat ini bukan saja menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga sudah menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Permasalahan PKL ini tidak dapat dipisahkan dari polisi dan persoalan pembangunan bandar secara menyeluruh. PKL bukan saja merupakan masalah politik, tetapi juga sekaligus menjadi penyelasaian bagi sebagian permasalahan.

Walaupun diakui sumbangannya dalam penyediaan lapangan pekerjaan (mengurangkan kelebihan tenaga kerja), PKL hingga sekarang ini tetap menjadi sektor yang tergerus, terbiar tidak terurus dan acap dianggap sebagai “perosak” dalam perekonomian.

Dalam pandangan rachbini (1991), para PKL yang menjual barang dagangannya di berbagai sudut wilayah, adalah kelompok masyarakat yang terpinggir dan tidak berdaya. karena hak dan kepentingan mereka umumnya tidak dilindungi dalam undang-undang, posisi menawar (bargaining position) lemah, dan menjadi objek penertiban dan perancangan bersifat represif.

Beberapa permasalahan yang timbul akibat kegiatan PKL antaranya masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kesesakan lalu lintas. Keadaan ini pada satu sudut dianggap sebagai hal yang menggusarkan. Tetapi, pada sudut lain, kegiataan PKL memberi sumbangan yang besar dalam aktiviti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

JARAK KEBUDAYAAN

  Pemerintah dan sebagian masyarakat pada umumnya melihat PKL sebagai kegiatan yang mengganggu keindahan dan kewujudan mereka seharusnya dihapuskan. Dalam konteks ini hubungan kontruksi budaya yang dianggap menjadi budaya (budaya yang dominan), seperti yang dicadangkan oleh pemerintah melalui peraturan ataupun ideologi mereka dan budaya PKL, bersifat asimetrik (tidak setara). Menurut Sullivan (1992:4). Budaya yang dikonstruksian telah menggantikan budaya tradisional, dan bagian kelompok sosial baru ini memberi kesan sebagai hasil dan pelindungan budaya tradisional.

Alisjahbana (2006:143) menyebutkan, kehadiran PKL mencipatakan budaya ekonomi yang lebih mandiri, feasible bagi hubungan ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Bidang ini mampu menjadi kawalan yang aman semasa kemelesatan ekonomi karena menyerap banyak tenaga kerja yang berpotensi untuk memenuhi tabung Kewangan Asli Daerah.

Kehadiran PKL sering di anggap sebagai penyebab masalah sosial. Menurut paradigma estetika (seni keindahan) yang lazim dipegang oleh pemerintah, banyaknya PKL di sudut-sudut bandaraya dipertetangkan dengan upaya untuk mencipta keindahan bandar. Kewujudan PKL di tengah kota selalunya dianggap perosak keindahan suasana,

Walau bagaimanapun, mereka secara fizikal berada di daerah keramaian kota dan kehadiran mereka terus-menerus digerus oleh masyarakat. Khayam (2984:158) yang mengkaji gelandangan sebagai salah satu golongan yang terpinggir yang memberi catatan penting bahwa budaya khas di Indonesia menganggap kejelasan peranan dan tempat dalam masyarakat sebagai nilai penting. Dalam konteks seperti itu, meminjam istilah Khayam, permasalahan yang berlaku antara PKL dengan Dewan adanya jarak kebudayaan.

pada kenyataannya, hubungan yang tidak seimbang antara pemerintah dan PKL mengakalkan ketidakadilan dan menempatkan budaya PKL dalam kedududukan yang tidak diuntungkan. Dalam konteks kemiskinan, ketidak-berdayaan (power-lessness), yang disebut miskin tidak hanya seseorang yang berkekurangan dalam hal sarana atau persediaan yang diperlukan secara ekonomi, tetapi juga tidak mempunyai kuasa (Miller dan Roby, 1970:142). Keadaan ini membuat kewujudan PKL begitu mudah dipinggirkan oleh kelompok dominan lainnya.

BUDAYA DOMINAN DAN TIDAK DOMINAN

Jameson (1984, dikutip connor,1989:228) menyarankan, “sesuatu peta (map) posmoden mesti meletakan dua hal yang berbeda dalam suatu kesatuan,…” Sedangkan, budaya dominan yang digambarkan sangat kuat, tetapi budaya yang tidak kuat dominan digambarkan lemah. Keadaan semacam ini membuat budaya yang tidak dominan begitu mudah di tempatkan pada kedudukanyang tidak menguntungkan. Bourdieu (1991) menulis, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang digunakan oleh budaya dominan untuk mengakalkan dominasinya. Tetapi, hubungan antara budaya dominan dan tidak dominan dapat ditelusuri dengan menggunakan instrumen dominasi.

KONSTRUKSI BUDAYA

Menurut Burr (1995) yang disebut dengan konstruksivisme ialah sebuah pandangan yang menyatakan dunia sosial bukanlah sesuatu yang given, diterima begitu saja. Dunia sosial bukanlah sesuatu yang berada “di luar sana” yang hukum-hukumnya dapat di jumpai melalui penyelidikan ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang di kemukakan oleh kaum behavioris dan kaum positivis. Tetapi, dunia sosial adalah wilayah hubungan antara subjek. Dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat menciptakannya, hidup didalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial di bina oleh masyarakat pada waktu dan tempat yang tertentu.

sumber : Rachbini.Didik J 1991-Dimensi-ekonomi-dan-politik-pada-sektor-informal/Alisjahbana.2006-Marginalisasi-sektor-informal-perkotaan

Pabrik Tas di Indonesia

Konveksi Tas Idola Sebagai

Pengrajin Tas

Alamat Produsen Tas pembuat Tas

Seminar

Jl. Leuwipanjang – Leuwi Sari V no 59

Bandung

No Hp 081-221-248-03

Telepon 022 – 520 6738

www.tasidola.com / www.pabriktas.co.id

Email : info_dh@yahoo.com / info_tasidola@yahoo.com

HUBUNGAN KEKUASAAN DALAM KONTRUKSI BUDAYA DOMINAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*