Istilah ”ruang publik” semakin hari menjadi semakin populer dibicarakan seiring dengan era keterbukaan dalam berbagai dimensi kehidupan. Wacana ruang publik tidak hanya muncul dalam pengertian sebagai ruang/tempat secara fisik sebagaimana dikenal dalam studi tata ruang dan arsitektur, tapi juga berkembang dalam pengertian sebagai wahana diskursus isu-isu publik dalam ranah politik, pemerintahan, budaya, komunikasi, sosial, dan sejenisnya. Ruang publik menjadi konsep yang abstrak, sebagai ruang tempat tumbuh dan berkembangnya civil society yang mampu berperan serta dalam perumusan kebijakan publik.

MEMAHAMI KONSEP RUANG PUBLIK

Gagasan tentang ruang publik (public sphere) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Konsep yang dikemukakan John rawis, misalnya, membedakan antara ruang publik dan nonpublik atas dasar legalitas dan formalitas pertimbangan rasional. Bagi Rawis, ruang publik berada tidak dalam berbagai asosiasi dalam civil society tapi dalam ruang yang lebih terbatas, yakni dalam ruang legal dan institusi yang juga bersifat legal. Konsekuensinya, isu isu yang berkembang dalam ruang publik pun dibedakan dengan isu-isu yang berkembang di ruang privat, seperti halnya dilingkungan keluarga, institusi keagamaan, dan sebagainya. Ruang lingkupnya menjadi terbatas hanya pada lembaga formal kenegaraan, seperti mahkamah agung, legislatif, dan sejenisnya. Konsepsi ini memiliki kelemahan karena berpotensi memunculkan distorsi dalam transaksi wacana yang hanya terpusat pada lembaga formal yang kemudian akan berimplikasi pada keterbatasan kemampuan agregasi kepentingan dari lembaga formal tersebut. Kelemahan inilah yang memunculkan konsepsi ruang publik yang diperluas pada lingkup perdebatan di masyarakat.

KASUS KONTROVERSI PENATAAN KAWASAN BABAKAN SILIWANGI

Sebagai proses dialogis, kebijakan dapat dianalisis dari petarungan wacana dan argumentative turn yang dikemukakan oleh berbagai stakeholders yang terlibat. Bagian ini akan mencoba menguraikan sejumlah prakrik proses kebijakan serta dinamika keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi proses kebijakan tersebut. Melalui contoh kasus ini, akan dicoba untuk mengidentifikasikan kemunculan ruang publik serta bentuk-bentuk ruang publik. Sekalipun kontroversi ini sekarang bukan lagi menjadi isu yang aktual, namun dinamika yang berlangsung di dalamnya dapat menjadi inspirasi untuk mengkaji kasus-kasus sejenis dan konteks yang mirip.

Kontroversi mengenai penataan kawasan Babakan Siliwangi sebenarnya sudah muncul sejak lama. Babakan Siliwangi merupakan suatu ruang hijau terbuka alamiah atau hutan kota yang berada di pusat Kota Bandung. Konflik mengenai Babakan Siliwangi terutama berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan tentang siapa yang paling berhak menguasai atau mengelola kawasan tersebut Pada tahun 1970-an, tarik menarik kepentingan ini melibatkan pemerintah Kota Bandung dan Institut Teknologi Bandung (ITB) namun kemudian berangsung mencapai titik temu sehingga pada awal tahun 1990-an kawasan tersebutut dapat dibangung sebagai kawasan wisata alam yang penggunaannya juga bersifat umum dan tidak eksklusif bagi ITB.

Kontroversi mengenai pengembangan kawasan Babakan Siliwangi melibatkan berbagai stakeholders yang berbeda. Namun, pada dasarnya pihak-pihak yang berkempentingan dengan kebijakan ini dapat diklasifikasikan menjadi empat pihak, yakni DPRD  Kota Bandung sebagai aktor utama pengambil keputusan, Pemerintah Kota Bandung yang berkempentingan untuk mempertahankan rencana pengembangan kawasan Babakan Siliwangi, PT EGI (investor) yang berkempentingan untuk memenangkan tander pengelolaan kawasan Babakan Siliwangi, dan kelompok-kelompok masyarakat yang menuntut agar kebijakan pengelola kawasan Babakan Siliwangi sebagai pusat perdagangan komersil dibatalkan. Kelompok-kelompok masyarakat ini antara lain terdiri dari kalangan akademisi dari ITB dan UNPAD, kalangan tokoh masyarakat (Sesepuh Kota Bandung), dan kalangan budayawan antara lain Acil Bimbo (LSM Bandung Spirit), Hawe Setiawan, Harry Roseli.

PENUTUPAN

Pergeseran dan kompleksitas wacana yang berkembang menunjukan perspektif yang beragam dari publik mengenai suatu kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, hal ini sangat penting sebab pengenalan publik atas kenyataan kebijakan yang beragam kemudian akan memperkaya sudut pandang dari kebijakan yang dibuat. Tahap ini memberi ruang bagi akomodasi pengenalan publik ter-hadap konteks kebijakan yang akan dibuat.

sumber : Anomim-Menguak-Rencana-Babakan-Siliwangi/Artikel-Pikiran-Rakyat.25 februari 2003

Pabrik Tas di Indonesia

Konveksi Tas Idola Sebagai

Pengrajin Tas

Alamat Produsen Tas pembuat Tas

Seminar

Jl. Leuwipanjang – Leuwi Sari V no 59

Bandung

No Hp 081-221-248-03

Telepon 022 – 520 6738

www.tasidola.com / www.pabriktas.co.id

Email : info_dh@yahoo.com / info_tasidola@yahoo.com

MEMBUKA RUANG PUBLIK DALAM PROSES KEBIJAKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*